KLIPPING MANAJEMEN AGRIBISNIS: BERITA DAN ISU PERTANIAN INDONESIA
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Warahmatullahi
Wabarokatuh
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas
limpahan rahmat dan karunianya sehingga Tugas “Klipping Manajemen Agribisnis:
Berita dan Isu Pertanian Indonesia” dapat penulis selesaikan dengan baik.
Semoga klipping ini bermanfaat bagi para pembaca, mahasiswa, maupun dosen dan
penggiat agribisnis lainnya untuk mengetahui keadaan pertanian di Indonesia
saat ini.
Klipping ini masih memiliki banyak
kekurangan dalam penyusunannya, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan
masukan yang bersifat membangun dari para pembaca sehingga kedepannya penulis
dapat mengembangkan bakat menulis dan dapat menyusun klipping dengan lebih baik
lagi.
Mataram, Desember 2018
Penulis
DAFTAR
ISI
HALAMAN JUDUL.......................................................................................... i
KATA PENGANTAR....................................................................................... ii
DAFTAR ISI....................................................................................................... iii
BAB
I. BERITA DAN ISU PERTANIAN....................................................... 1
1.1
Dua Masalah
Petani RI: Sulit Dapatkan Modal & Lahan Pertanian Kecil.. 1
1.2 Modal dan Lahan Makin Sempit Jadi Kendala Petani Indonesia............... 2
1.3 Cara
Mentan Gandeng Pesantren Bangun Sektor Pertanian....................... 2
1.4 Strategi
Kementan Hadapi Rawan Pangan................................................. 4
1.5 Kenya
Belajar Cara RI Jaga Ketahanan Pangan.......................................... 5
1.6 Mentan:
Kerugian Petani Sekarang Ditanggung Asuransi.......................... 7
1.7 RI
Punya Daerah Rentan Rawan Pangan, Dimana?.................................... 8
1.8 Pemerintah
Diminta Beri Insentif Generasi Muda Petani........................... 9
1.9 Beras
RI Lebih Mahal Dari Beras Tetangga, Ini Penyebabnya................... 10
1.10 RI Buka Besar-Besaran Impor Jeruk Pakistan
Demi Ekspor Sawit........... 12
1.11 Kementan Yakin Kelapa RI Bisa Kuasai Dunia......................................... 13
1.12 Tekan Impor, Produksi Jagung Di Bengkulu
Selatan Digenjot.................. 15
1.13 Kirim Ahli ke Vietnam, RI
Belajar Tingkatkan Produktivitas Kopi.......... 16
1.14 Mahesa, Mobil Pertanian Multifungsi Seharga
Rp50 Juta.......................... 18
1.15 Bisakah Pedagang Seterusnya Jual Beras Sesuai
HET?............................. 19
1.16 Harga Beras Diatur, Bagaimana Di Warung-Warung
Kecil?..................... 21
1.17 Harga Beras Akan Terus Naik.................................................................... 23
1.18 Harga Kulakan Beras Sudah Tinggi........................................................... 24
1.19 Cetak Sawah Baru, Baru 30 Persen Tergarap
Maksimal............................ 25
1.20
Musim Tanam, Penyuluh Diminta Damping Petani.................................... 26
BAB
II. RESUME............................................................................................... 27
BAB
III. REFLEKSI.......................................................................................... 29
BAB
IV. PENUTUP........................................................................................... 32
Kesimpulan................................................................................................ 32
Saran......................................................................................................... 32
DAFTAR
PUSTAKA......................................................................................... 33
BAB I. BERITA DAN ISU PERTANIAN
1.1
Dua Masalah Petani RI: Sulit Dapatkan Modal
dan Lahan Pertanian Kecil
Sumber:
detikFinance oleh Dina
Rayanti
Foto:
Rachman Haryanto
|
Jakarta - Sektor pertanian memberikan kontribusi cukup besar bagi
pertumbuhan ekonomi. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
Muliaman D. Hadad, mengatakan kontribusi sektor pertanian mencapai 13,6%
terhadap produk domestik bruto (PDB).
Selain itu, sekitar separuh dari sektor pengolahan berbasis
pertanian menyerap 35% tenaga kerja.
"Apabila sektor pertanian dipandang dari hulu hingga hilir
dalam satu rantai, maka kontribusi agregat lebih dari 55%," Muliaman usai
seminar yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dan
PISAgro bertema "Inovasi Rantai Nilai Sektor Agro dalam Mendukung
Implementasi Financial Inclusion untuk Petani" di Balai Kartini, Jakarta,
Senin (23/5/2016).
Meski memberi kontribusi cukup besar ke pertumbuhan, menurut
Muliaman, masih ada kendala yang dihadapi petani. Pertama , kesulitan
mendapatkan modal. Tak jarang, untuk mengatasi masalah modal ini, petani
terpaksa meminjam ke rentenir.
Kedua , Selain masalah modal, masalah lainnya adalah lahan yang
kecil dan tak bersertifikat.
"14,6 juta usaha pertanian memiliki lahan kurang dari setengah
hektar," ujar Muliaman
Untuk mengatasi berbagai masalah ini, pemerintah membuka kemudahan
pembiayaan melalui program KUR. Saat ini, bunga KUR telah dipangkas menjadi 9%
per tahun.
"Langkah-langkah nyata buka akses ekonomi terhadap sumber
permodalan, sehingga tingkatkan usaha dan sumber pendapatan dan kurangi
kemiskinan," kata Muliaman, yang juga Ketua umum Ikatan Sarjana Ekonomi
Indonesia (ISEI) itu. (hns/feb)
1.2
Modal dan Lahan Makin Sempit Jadi Kendala Petani Indonesia
|
28 Jun 2018, 12:02 WIB
Reporter: Wilfridus
SetuEmbu
Sumber:
Merdeka.com
|
Liputan6.com,
Jakarta - Ketua Umum HKTI, Moeldoko membeberkan sejumlah masalah yang saat ini
dihadapi petani Indonesia. Salah satu tantangan menurut mantan Panglima TNI itu
adalah sempitnya lahan yang dikelola.
"Rata-rata
nasional lahan petani kita 0,2 sampai 0,3 hektare. Lahan yang kecil itu juga
rusak karena penggunaan pestisida dan pupuk anorganik yang berlebihan,"
kata Moeldoko dalam acara Agriculture and Food Forum (ASAFF) yang
diselenggarakan HKTI, di JCC, Jakarta, Kamis (28/6/2018).
Permodalan
juga masih menjadi kendala. Meskipun Pemerintah sudah hadir dalam berbagai
program untuk membantu permodalan petani, tapi masih saja petani sulit
mengakses perbankan.
"Aspek
capital, modal petani kita tidak terbiasa berhubungan dengan perbankan, walau
Pemerintah sudah punya KUR," ujar dia.
Penggunaan
teknologi, kata Kepala Staf Kepresidenan ini juga masih belum terlalu menyentuh
proses pengolahan lahan. "Management. Petani tidak terbiasa dengan
pendekatan management. Mereka business as usual. 'Ya sudah seperti itu
saja'," ujar dia.
Selain
itu, pengelolaan pasca panen menjadi tantangan. Petani akan kehilangan hasil
pertanian, sebanyak 10 persen kalau tidak dikelola dengan baik. "Saya
harap melalui ASAFF ini persoalan-persoalan ini dapat dicari solusinya,"
tegas dia.
1.3 Cara
Mentan Gandeng Pesantren Bangun Sektor Pertanian
Sumber:
Selasa,
26 Sep 2017 23:01 WIB
detikFinance oleh
Mukhlis Dinillah
Foto:
Mukhlis
Dinillah/detikcom
|
Bandung - Menteri Pertanian (Mentan) Amran
Sulaiman mendorong pesantren menjadi salah satu penggerak pemberdayaan ekonomi
inklusif. Amran berjanji segera mengakomodir kebutuhan pesantren.
Hal itu terungkap dalam diskusi para pemimpin Pondok Pesantren
(Ponpes) di Jawa Barat dengan beberapa lembaga kementerian dan Bank Indonesia
di Hotel Continental, Jalan Dago Pakar, Kota Bandung, Selasa (26/9/2017).
Dalam kegiatan itu, hadir Gubernur Bank Indonesia Agus
Martowardojo, Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman Luhut Panjaitan, Mentan
Amran Sulaiman, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Eko Sandjojo, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartanto dan perwakilan dari
Kementerian Agama.
Amran mengatakan dalam waktu dekat akan menginventarisir lahan
kosong yang ada di pesantren-pesantren di Indonesia. Dengan begitu, pihaknya
bisa memperkirakan bantuan yang bisa disalurkan.
"Saya percaya pesantren arena integritas dan mereka patuh
sehingga sangat mudah dimobilisasi dan mengajak kerja sama, konkretnya adalah
kami inventarisir berapa lahan mereka dulu nanti," kata Amran dalam
sambutannya.
Setelah menginventarisir lahan yang ada, Kementerian Pertanian
(Kementan) akan memberikan bantuan bibit komoditas pertanian. Tidak hanya itu,
pihaknya juga memberikan perlengkapan untuk menggarap lahan pertanian.
"Kami akan memberikan pompa kalau ada air di sekitarnya,
membangun bersama lumbung desa. Insya Allah dalam waktu dekat akan kita realisasikan,"
janji Amran.
Tidak hanya memberikan bantuan material, namun juga edukasi
pengoperasian perlengkapan pertanian tersebut. Sehingga, bisa memproduksi
pertanian dengan baik.
"Jadi kita mengedukasi mereka mengajarkan bagaimana
memgoperasikan mesin-mesin traktor dan seterusnya bagaimana menggunakan benih
unggul, memilih benih unggul," jelas dia.
Ia mengaku sudah melakukan pemetaan ponpes yang berpotensi
mengembangkan pertanian, sehingga bukan tidak mungkin bantuan bisa
direalisasikan tahun ini.
"Sudah mapping potensinya bisa saja tahun ini," kata
Amran. (hns/hns)
1.4 Strategi
Kementan Hadapi Rawan Pangan
Sabtu,
30 Sep 2017 22:30 WIB
Niken Widya Yunita -
detikFinance
ilustrasi bahan pangan
(Foto: Ardian Fanani)
|
Jakarta - Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian
menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability
Atlas atau FSVA). Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kerentanan
dan kerawanan pangan.
Kepala BKP, Agung Hendriadi menyatakan, untuk mengantisipasi
persoalan rawan pangan dan gizi buruk harus didukung informasi ketahanan pangan
yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik. Karena itu dapat dilakukan
penanganan yang tepat untuk daerah yang mengalami kerentanan pangan.
"Peta ini sangat membantu karena sesuai dengan arah program
pembangunan Presiden Jokowi. Pada tahun ke 3 ini akan difokuskan pada
pemerataan, sehingga FSVA dapat dijadikan pedoman untuk mencapai target
sasaran," ujar Agung dalam keterangan tertulis dari Kementan, Sabtu (30/9/2017).
Agung mengatakan itu dalam sambutannya pada Focus Group Discussion
(FGD) Review Indikator dan Metodologi Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan di
Bogor, Jumat (29/9/2017).
Dijelaskan Agung, posisi ketahanan pangan Indonesia mengalami
kenaikan. Pada 2017 di posisi 69 dibandingkan posisi 71 pada 2016. Hal tersebut
berdasarkan Global Food Security Index (GFSI).
Beberapa instansi dan lembaga internasional telah memanfaatkan
FSVA, seperti Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan dan
World Food Programme. Oleh karena pentingnya FSVA, perlu dilakukan
penyempurnaan dan penambahan indikator serta metode analisisnya.
FSVA memberikan gambaran daerah yang memerlukan prioritas
penanganan dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi daerah di kabupaten atau
kota yang rentan terhadap kerawanan pangan. Hal ini agar dapat diambil
keputusan dan intervensi yang tepat untuk penanganannya.
Dalam FSVA yang dibuat pada 2015 oleh BKP bersama WFP ini mencakup
398 kabupaten di 32 provinsi. Dari 398 kabupaten yang dianalisis, terdapat 58
kabupaten (15%) yang rentan terhadap kerawanan pangan dan 136 kabupaten (34%)
dengan tingkat kerentanan yang sedang dan 204 kabupaten (51%) tergolong dalam
kabupaten yang tahan pangan.
Penyempurnaan ini dilakukan agar potret ketahanan dan kerentanan
pangan di tingkat wilayah dapat digambarkan secara lebih akurat dan
mencerminkan kondisi serta fakta yang ada. Pada pertemuan ini diharapkan
dihasilkan konsep indikator ketahanan dan kerentanan pangan di wilayah
perkotaan yang pada FSVA nasional selama ini belum diakomodasi. Diskusi ini
juga diikuti wakil dari Bappenas, IPB, WFP, Kemenkes, Biotrop dan lainnya.
1.5 Kenya
Belajar Cara RI Jaga Ketahanan Pangan
Senin,
02 Okt 2017 16:28 WIB
Hans Henricus BS Aron -
detikFinance
Foto: Dok. FAO
Indonesia
|
Jakarta - Delapan orang anggota delegasi Kenya dipimpin Penasihat Teknis Sekretaris Kabinet Muo Hamisi Williams berpartisipasi dalam studi banding ke Indonesia. Mereka mempelajari pengalaman Indonesia dalam perencanaan kebijakan Ketahanan Pangan dan Nutrisi serta implementasinya dalam sistem pemerintahan desentralisasi.
Delegasi Kenya juga terdiri dari ahli senior dari satuan tugas
penyusunan rancangan Strategi Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Transformasi
yang baru, serta perwakilan dari berbagai departemen di Kementerian Pertanian,
Perikanan dan Peternakan, perwakilan dari Dewan Gubernur dan perwakilan dari
pemuda.
"Cukup berkesan bagi kami saat mempelajari mekanisme
koordinasi antar sektor dan antar kementerian yang kuat yang dimiliki
Indonesia, dan bagaimana level pemerintah yang berbeda (Nasional, Provinsi dan
Kabupaten) berhasil memberi layanan yang harmonis sampai ke level petani,"
ujar Muo Hamisi Williams, dalam keterangan tertulis Perwakilan FAO di
Indonesia, Senin (2/10/2017).
Konstitusi Kenya yang disahkan pada Agustus 2010, menempatkan Kenya
di jalur transisi dari sistem pemerintahan sentralisasi ke desentralisasi.
Pemilihan Umum pada Maret 2013 menandai dimulainya proses desentralisasi di
negara tersebut, bersamaan dengan penetapan 47 pemerintah daerah baru dengan
gubernur terpilih dan dewan daerah.
Meski Kenya telah melakukan banyak sekali langkah positif menuju
implementasi sistem pelimpahan wewenang, transisi dan perubahan institusi masih
menghadapi tantangan koordinasi dan pelaksanaan layanan pertanian dan layanan
lain yang sudah banyak dilimpahkan. Dalam konteks ini, Kementerian Pertanian,
Peternakan dan Perikanan Kenya berupaya belajar dari pengalaman dan pengetahuan
di negara-negara lain yang telah berhasil melakukan transisi ke sistem
pemerintahan desentralisasi.
"Pada bulan Februari, Menteri Pertanian, Peternakan dan
Perikanan Kenya bertemu dengan Direktur Jenderal serta koordinator program
strategis dan direktur divisi di Roma untuk mendiskusikan cakupan studi
banding. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, kami kemudian dihubungi oleh
kementerian yang menyarankan tur untuk memahami dengan lebih baik pertanyaan
tentang pelimpahan wewenang," kata Pejabat Kebijakan Senior di FAO Kenya
dan koordinator studi banding, Mulat Demeke.
Studi Banding ini diatur dalam kerangka program "Dampak
Ketahanan Pangan dan Gizi, Ketahanan, Keberlanjutan dan Transformasi (FIRST)
yang didukung FAO dan Uni Eropa, yang bertujuan menyediakan mekanisme asistensi
kebijakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi dan pertanian berkelanjutan.
"Indonesia memulai proses desentralisasi pada tahun 1998, dan
memiliki pengalaman panjang dalam melaksanakan sistem desentralisasi. Kerja
Sama Selatan-Selatan adalah mekanisme yang sangat baik bagi negara-negara
berkembang untuk berbagi pengetahuan, dan menyesuaikan pengalaman yang telah
berhasil di satu negara untuk diterapkan negara lain," jelas Pejabat
Program di Divisi Kemitraan dan Kerja Sama Selatan-Selatan, Athifa Ali.
Selama kunjungan tersebut, delegasi bertemu dengan sejumlah pihak
termasuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian
Koordinator Ekonomi, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan
dan Badan Urusan Logistik (BULOG).
Delegasi Kenya juga mengunjungi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan
bertemu dengan pejabat daerah terkait mulai dari perencanaan, sektor pertanian,
ketahanan pangan, peternakan, hortikutura, dan perikanan, institusi pertanian
dan peternakan sekaligus para petani.
Anggota delegasi melakukan konsultasi mendalam dan sesi tanya jawab
untuk memperdalam pemahaman mereka tentang sistem perencanaan provinsi dan
nasional, dan bagaimana pemerintah di level yang berbeda bekerja sama. Secara
khusus, delegasi mempelajari Program Khusus Pemerintan Indonesia tentang
Swasembada beras, jagung dan kedelai (dikenal dengan UPSUS PAJALE), dan
bagaimana program dijalankan dari kebijakan menjadi implementasi, dan bagaimana
pemerintah di level yang berbeda bekerja bersama untuk berkontribusi dan
mewujudkan tujuan ketahanan pangan nasional.
Pengetahuan dan pengalaman yang didapat akan didokumentasikan
sebagai publikasi utama sebagai materi referensi tentang pelimpahan wewenang
dan koordinasi implementasi kebijakan.
"Kami mempersiap diri untuk mempresentasikan temuan kami
kepada Pemerintah kami dan kami menargetkan untuk menggunakan hasil studi
banding ini dalam formulasi Strategi Pertumbuhan Sektor Pertanian dan
Transformasi (ASGTS) yang saat ini dalam tahap finalisasi," kata Williams.
(hns/mkj)
1.6
Mentan: Kerugian Petani Sekarang Ditanggung
Asuransi
Minggu,
24 Sep 2017 17:24 WIB
Muhammad Idris -
detikFinance
Foto: Wisma
Putra/detikcom
|
Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, menyebut
asuransi pertanian pada komoditas padi mulai efektif berjalan. Dia mengklaim,
kerugian petani panen yang gagal diganti oleh asuransi.
"Baru-baru ini kekeringan dan hama, tapi kerugian ditanggung
asuransi. Ada yang menarik di Bojonegoro, banjir datang petani senang. Kalau
bisa banjir terus menerus," kata Amran saat Jambore Peternak Nasional 2017
di Lapangan Buperta, Cibubur, Jakarta, Minggu (24/9/2017).
Asuransi pertanian yang berjalan cukup baik, lanjutnya, juga
nantinya akan menyasar peternak sapi. Dirinya menjamin asuransi hewan nantinya
juga akan disubsidi sebagaimana halnya pada petani padi.
"Yang dibayar untuk (peternak) sapi hanya Rp 40 ribu, 80%
ditanggung pemerintah, 20% ditanggung peternak per ekor per tahun. Kalau beras
gabah hanya Rp 36 ribu per hektar," tutur Amran.
Pada kesempatan yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi)
itu, Amran juga mengklaim kesejahteraan petani sudah lebih baik yang dilihat
dari peningkatan Nilai Tukar Peternak (NTP). "NTP peternak naik saat ini
mencapai 107, yang dulunya hanya 102," pungkasnya. (idr/mkj)
1.7 RI
Punya Daerah Rentan Rawan Pangan, di Mana?
Jumat,
22 Sep 2017 14:14 WIB
Fadhly Fauzi Rachman -
detikFinance
Foto: Bayu Ardi
Isnanto/detikcom
|
Jakarta - Laju pertumbuhan penduduk dan wilayah yang sangat luas
bisa menjadi pemicu masalah rawan pangan. Pemerintah diminta mewaspadai masalah
tersebut dengan menjamin pasokan pangan mencukupi hingga ke daerah, termasuk
pedalaman.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron
dalam Focus Group Discussion (FDG), di Perum Bulog, Jakarta, Jumat (22/9/2017).
Herman membandingkan, kondisi ketahanan pangan dengan negara tetangga,
contohnya Australia.
"Indonesia dengan kondisi geografis daratannya yang 1,9 juta
km2 atau 190 juta hektare kita melayani 258 juta masyarakat. Di Australia 7
juta km2 atau 700 juta hektare tapi hanya melayani 24,5 juta penduduknya. Jadi
dibandingkan populasi dengan lahan saja sudah dipastikan daya tahan pangannya
(Australia) cukup tinggi," ujar Herman.
Sementara itu Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
(Kementan), Agung Hendriadi mengatakan potensi rawan pangan hanya terjadi di
beberapa wilayah, contohnya pedalaman Papua, atau Maluku.
"Ada sebagian wilayah yang agak rentan rawan pangan. Artinya
kalau kita lengah, itu rawan. Itu ada beberapa daerah, contohnya misalnya di
pedalaman Papua. Itu termasuk daerah rawan," katanya.
Agung menjelaskan, rentan rawan pangan bisa dipicu berbagai hal.
Misalnya, produksi memang rendah, aksesibilitas rendah sehingga barang sulit
didistribusikan, dan pola konsumsi masyarakat.
Kementan menggandeng Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigarasi (Kemendes
PDT) untuk mengatasi masalah rawan pangan ini.
"Oleh karena itu tiga hal ini akan dilihat bersama Kemenkes
Kemendes. Kalau dari Kementan nanti bagaimana masyarakat di sana mampu
menyediakan pangannya sendiri. Ini kita punya beberapa program, jadi ada
kawasan pangan lestari. Jadi kita dorong masyarakat di sana untuk biasakan
tidak mengandalkan barang dari luar, tetapi memproduksi sendiri," terang
Agung. (hns/hns).
1.8
Pemerintah Diminta Beri Insentif Generasi Muda
Petani
Selasa, 25 April 2017 | 17:04 WIB
Viva.co.id
Ilustrasi
sawah.
|
Viva.co.id – Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan mengusulkan
pemerintah memberi skema khusus untuk stimuli tumbuhnya generasi petani muda.
Intervensi pemerintah dinilai perlu masuk ke beberapa aspek dari hulu ke hilir.
Koordinator KRKP, Said Abdullah mengatakan, ada beberapa faktor
yang menyebabkan generasi muda enggan melanjutkan eksistensi pertanian dalam
negeri, salah satunya adalah kepastian pendapatan.
"Ke depan mungkin perlu dipikirkan kebijakan baru pemerintah,
yang menjamin soal pendapatan, karena risetnya KRKP tentang apa yang membuat
orang mau kembali membangun pertanian itu faktor utamanya karena pendapatan.
Kalau tidak ada upaya ke situ, itu berat," ujar Said dalam Diskusi Publik
Regenerasi Petani di Bakoel Koffie Jakarta pada Selasa, 25 April 2017.
Selain itu, harus ada insentif lain dari sisi perizinan dan akses
permodalan. Misalnya, fasilitas khusus petani muda untuk ekspor, dan pemasaran.
"Kalau ada fasilitas khusus bisa tarik minat anak muda membangun pertanian
Indonesia," ucapnya.
Kendati demikian, intervensi pemerintah yang sudah berjalan saat
ini tetap penting tingkatkan efisiensinya, karena sejauh ini pun kepastian
usaha pertanian, yang diberikan pemerintah belum menyeluruh dari hulu ke hilir.
Ia mengakui, intervensi pemerintah untuk petani rakyat dalam hulu
pertanian sudah cukup berperan besar, seperti subsidi bibit dan pupuk. Namun,
tidak cukup hanya itu. Harus diimbangi dengan intervensi pemerintah di sisi
hilir pertanian, yang dinilainya masih lemah.
"Misalnya, dalam konteks harga seperti padi. Memang ada HPP
(harga pembelian pemerintah) sebagai bagian dukungannya. Tetapi, untuk
komoditas yang lain kan seperti naik roll coster. Naik turun. Enggak ada
perlindungan dari pemerintah," ungkapnya.
Untuk bangun sisi hilir, ia katakan ada peranan selain Kementerian
Pertanian, seperti Kementerian Perdagangan, Bulog dan sebagainya.
"Potensi pertanian ini sangat besar untuk sebagai lahan
produktifitas generasi muda. Dia (generasi muda) bisa dapat banyak hal,
pertama, pendapatan dan harga diri juga bisa naik," ucapnya. (asp)
1.9 Beras
RI Lebih Mahal dari Negara Tetangga, Ini Penyebabnya
Rabu,
21 Jun 2017 22:50 WIB
Muhammad Idris -
detikFinance
Foto: Rachman Haryanto
|
Jakarta - Food and Agriculture Organization (FAO) merilis harga
beras Indonesia lebih tinggi dibandingkan harga beras internasional. Pada 2016
lalu, harga beras Indonesia berada di level US$ 1 /kilogram (kg), sementara
harga beras rata-rata internasional hanya sekitar US$ 0,4 /kg.
Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Beras Indonesia
(Perpadi), Soetarto Alimoeso, mengungkapkan salah satu penyebab dominan
mahalnya harga beras di Indonesia adalah penggunaan pupuk yang relatif sangat
tinggi, bahkan kerapkali overdosis.
Penggunaan pupuk yang tinggi, kata Soetarto, berkontribusi membuat
ongkos produksi gabah petani di lebih mahal. Dia mencontohkan, petani di Jawa
Barat seperti Karawang menggunakan pupuk hingga 500 kg per hektarnya.
Baca juga: Harga Beras RI Lebih Mahal Ketimbang di Luar Negeri
"Di daerah Karawang per hektar (penggunaan pupuk) bisa 500 kg.
Ada karena kekeliruan cara berhitung petani kita yang suka gede-gede (pakai
pupuk). Padahal perlunya hanya beberapa kilogram. Pupuk ini memegang porsi
besar," jelas Soetarto dalam Diskusi Pataka 'Dialog Kesejahteraan Petani
Padi' di Hotel Ibis, Cawang, Jakarta, Rabu (21/6/2017).
Dia membandingkan dengan negara-negara ASEAN lain sesama produsen
beras yang penggunaan pupuknya relatif lebih sedikit dan terkontrol, contohnya
Vietnam dan Thailand. Di mana penggunaan pupuknya bahkan bisa sepersepuluh dari
rata-rata penggunaan pupuk petani di Indonesia.
"Di Vietnam misalnya lahan petani luas, sehingga penggunaan
mekanisasi bisa lebih efektif. Kemudian pemupukan juga bisa diatur lebih mudah,
tak perlu banyak penggunaan pupuk sebagaimana di Indonesia," terangnya.
Baca juga: RI Produsen Beras No.3 Dunia Tapi Harganya Mahal, Kok
Bisa?
Penggunaan pupuk
Menurutnya, idealnya penggunaan pupuk per hektar tak sampai 300 kg.
Namun dalam beberapa kasus penggunaan pupuk, seperti Urea, petani di atas 500
kg.
"Di kita sering di atas 500 kg. Di sepanjang Sungai Mekong
(Thailand dan Viatnam) malah kadang lebih mengandalkan (kesuburan) dari banjir.
Pupuknya bisa sepersepuluh dibandingkan dengan kita," ujar Soetarto.
Konsumsi pupuk yang tinggi ini, lanjutnya, ikut menyumbang
tingginya ongkos tanam petani di Indonesia, sehingga pada akhirnya berpengaruh
pada harga jual padi.
Diungkapkannya, faktor lainnya yang membuat harga beras di
Indonesia cukup mahal, juga tentunya tak lepas dari kepemilikan lahan petani di
Indonesia yang sempit. Bahkan sejumlah petani hanya berstatus sebagai penggarap
alias tak memiliki tanah sama sekali.
Baca juga: Harga Beras RI Lebih Mahal Karena Ongkos Produksinya
Tinggi
Menurut mantan Dirut Bulog ini, rata-rata kepemilikan lahan setiap
keluarga petani di Indonesia hanya 0,3 hektar, jauh dibandingkan dengan petani
di Thailand dan Vietnam yang kepemilikan tanahnya rata-rata di atas 2 hektar.
"Rata-rata kepemilikan lahan sempit. Malah dia hanya sewa dan
penggarap saja, jadi apapun yang dilakukan, harga beras berapapun susah kalau
lahannya petani sempit. Kalau dibandingkan dengan negara-negara ASEAN beras
kita mahal. Kalau dari teknologi enggak jauh beda," terang Soetarto.
Data FAO, harga rata-rata beras di Indonesia per Maret 2017 yakni US$
0,79 atau Rp 10.499 (kurs Rp 13.290). Sebagai pembanding, harga beras rata-rata
per kg di Kamboja yakni US$ 0,42/kg. Harga beras dari negara lainnya Thailand
yakni US$ 0,33/kg, dan kemudian Vietnam US$ 0,31/kg. Harga beras di Myanmar
bahkan mencapai US$ 0,28/kg.
Beberapa negara yang selama ini jadi eksportir beras di dunia
seperti India juga memiliki harga beras yang lebih murah seperti Bangladesh US$
0,46/kg, beras India US$ 0,48/kg, Pakistan US$ 0,42/kg, dan Sri Lanka US$
0,50/kg.
Namun demikian, beberapa negara lain di Asia memiliki harga beras
yang lebih mahal ketimbang Indonesia, seperti Jepang yang harga berasnya US$
4,11/kg, Filipina US$ 0,82/kg, China US$ 0,91/kg, Korea Selatan US$ 1,57, Laos
US$ 1,01/kg, Nepal US$ 1,03/kg, Arab Saudi US$ 2,16/kg, dan Palestina US$
1,95/kg. (idr/hns).
1.10 RI
Buka Besar-besaran Impor Jeruk Pakistan Demi Ekspor Sawit
Selasa,
03 Okt 2017 16:09 WIB
Muhammad Idris -
detikFinance
Foto: Ari Saputra
|
Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita,
menjelaskan sampai saat ini Indonesia masih membuka lebar keran impor jeruk
kini dari Pakistan. Jeruk jenis kino yang masuk ke Indonesia itu selama ini
dibebaskan dari bea masuk.
"Jeruk kami buka besar-besar dari Pakistan. Alasannya, karena
perdagangan kita dengan mereka surplusnya besar, kedua karena diancam
(Pakistan), kalau enggak dibuka, CPO kita enggak masuk. Kalau CPO terganggu,
neraca kita terganggu," kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di
Rakornas Kadin, Jakarta, Selasa (3/10/2017).
Seperti diketahui, dalam perjanjian Prefential Trade Agreement
(PTA), Indonesia membebaskan bea masuk untuk jeruk kino asal Pakistan.
Sebaliknya, negara tersebut juga tidak mengenakan bea masuk atas produk CPO
Indonesia.
Menurutnya, meski dibuka lebar, jeruk asal Pakistan tidak akan
berpengaruh banyak pada jeruk lokal. Jeruk lokal, kata dia, masih lebih enak
ketimbang jeruk kino sehingga dirinya tak risau masuknya jeruk kino tak
merugikan petani.
"Jeruknya Pakistan asam rasanya. Enggak takut (banjiri pasar),
tapi kalau (impor) jeruk mandarin, jangan lagi," ungkap Enggar.
Di depan para pengusaha yang tergabung dalam Kadin tersebut, Enggar
meminta para pengusaha mulai menanggalkan buah impor sebagai panganan di
perusahaannya.
"Saya enggak ada lagi di kantor buah impor. Sekarang isinya
kacang rebus, pisang rebus. Selain saya suka itu, itu juga karena produksi
sendiri. Makanya pengusaha, tolong di kantor jangan sajikan buah impor,"
tandasnya. (idr/hns)
1.11 Kementan
Yakin Kelapa RI Bisa Kuasai Dunia
Selasa,
26 Sep 2017 16:38 WIB
Niken Widya Yunita -
detikFinance
Foto: Thinkstock
|
Jakarta - Tekad Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk
membangkitkan kembali ekspor komoditas perkebunan unggulan dalam volume besar
terbuka lebar. Misalnya komoditas kelapa dipastikan mampu membawa Indonesia
untuk menduduki peringkat ekspor nomor 1 di dunia.
Kelapa saat ini menduduki peringkat nomor 3 perkebunan setelah
minyak sawit dan karet.
Tentang hal ini, Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian
Pertanian (Kementan), Suwandi mengungkapkan kelapa merupakan salah satu
komoditas unggulan perkebunan penyumbang devisa. Berdasarkan data BPS, periode
Januari hingga Agustus 2017 sumbangan devisa dari ekspor kelapa mencapai US$
899,47 juta, sementara nilai impor hanya US$ 8,65 juta.
"Artinya didapatkan surplus neraca perdagangan kelapa US$
890,82 juta. Surplus tersebut naik 20,67% dibandingkan periode yang sama pada
2016 yang hanya US$ 738,20 juta," kata Suwandi dalam keterangan tertulis
dari Kementan, Selasa (26/9/2017).
Tak hanya itu, sambung pejabat yang merangkap Plt Kepala Biro Humas
dan Informasi Publik, berdasarkan Data International Trade Center (ITC), dalam
peta perdagangan (Trademap) dunia pada 2012 hingga 2016, Indonesia merupakan
eksportir kelapa terbesar kedua setelah Filipina dalam wujud minyak kelapa dan
kelapa dikeringkan.
Sementara untuk kelapa di dalam kulit (endocarp) Indonesia
merupakan eksportir terbesar pertama dunia dengan kontribusi mencapai 59% dari
total ekspor kelapa wujud tersebut dunia.
"Di tahun 2017 ini periode Januari hingga Agustus, ekspor
kelapa Indonesia didominasi berupa minyak kelapa, wujud kelapa dikeringkan, dan
kelapa dalam kulit. Ekspor minyak kelapa mencapai 63% dan wujud kelapa dikeringkan
dan kelapa dalam kulit 19,87%. Sementara wujud kelapa yang diimpor Indonesia
pada periode yang sama sebagian besar berupa minyak kelapa," sebut
Suwandi.
Perlu diketahui, negara tujuan utama ekspor kelapa Indonesia tahun
2017 di antaranya ke Amerika Serikat 19,87% dari total ekspor Indonesia.
Kemudian disusul ke China 16,10%, Belanda 11,75%, Thailand 10,16%, Malaysia
9,7% dan Korea Selatan 7,26%. Pangsa ekspor ke enam Negara ini mencapai 75%
dari total ekspor kelapa Indonesia.
"Ini menunjukkan potensi pasar ekspor komoditas kelapa sangat
menjanjikan. Pengembangan kelapa adalah suatu keniscayaan memberikan keuntungan
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya yang berada di pedesaan atau
pinggiran," imbuhnya.
Suwandi menyebutkan sentra produksi kelapa cenderung menyebar ke
beberapa provinsi Indonesia karena kelapa dapat tumbuh di seluruh wilayah
Indonesia. Namun sentra utama kelapa adalah provinsi Riau dengan pangsa 14,31%
terhadap rata-rata produksi kelapa nasional 2013 hingga 2017, disusul kemudian
provinsi Sulawesi Utara 9,3%, Jawa Timur 8,89%, Maluku Utara 7,97%, Sulawesi
Tengah 6,02%, Jawa Tengah 5,99%, Jambi 3,66%, Maluku 3,29%, Lampung 3,24% dan
Jawa Barat 3,00%.
Sementara provinsi lainnya dengan pangsa kurang dari 3,00%. Kawasan
sentra produksi kelapa secara alamiah sudah terbentuk sejak dahulu dan petani
di wilayah tersebut sudah familier dengan budidaya kelapa.
"Memperhatikan potensi sumberdaya pertanian Indonesia, peluang
hilirisasi produk kelapa dan manfaat nilai tambah yang akan dinikmati 5,09 juta
rumah tangga petani kelapa, maka sudah saatnya komoditas kelapa dikembangkan di
wilayah-wilayah potensi sehingga menjadi unggulan di pasar global,"
ujarnya.
Adapun beberapa upaya pemerintah untuk meningkatkan pengembangan
kelapa. Di antaranya, membangunkan atau mengoptimalkan lahan-lahan terlantar,
melakukan program intensifikasi, rehabilitasi kebun, dan peremajaan tanaman,
dan intercroping dengan tanaman lain. Pada 2017 ini, Amran menyediakan anggaran
Rp 5,5 triliun untuk pengembangan komoditas hortikultura dan perkebunan, salah
satunya kelapa.
Melalui anggaran ini, pemerintah akan memberikan secara gratis
berupa bibit dan pupuk dan alat mesin pertanian, replanting pada kawasan, serta
pendampingan kepada petani.
"Upaya ini dipastikan memberikan efisiensi biaya usaha tani
karena dapat menekan biaya budidaya yang selama ini mencapai Rp 4,16 per hektar
per tahun," pungkas Suwandi. (nwy/ang)
1.12 Tekan
Impor, Produksi Jagung di Bengkulu Selatan Digenjot
Mega Putra Ratya -
detikFinance
Foto: Dok Kementan
|
Bengkulu - Pemerintah berupaya menekan impor jagung di tahun 2017.
Salah satunya dengan menggenjot produksi jagung di Kabupaten Bengkulu Selatan,
Bengkulu.
"Alam lahan Bengkulu subur, iklim mendukung, semangat bekerja,
potensi ekonomi akan mampu menggerakkan ekonomi dengan kebijakan yang
tepat," ujar Plt. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dalam keterangan
tertulis, Rabu (20/9/2017).
Rohidin mengatakan itu dalam acara tanam perdana jagung di
Kabupaten Bengkulu Selatan. Acara ini dihadiri oleh Mentan Amran Sulaiman dan
Menteri Desa dan PDTT Eko Putro Sandjojo.
Mentan Amran mengatakan sampai hari ini jagung dari luar negeri
belum mampu menembus pasar Indonesia. Hal itu karena kebutuhan jagung telah
tercukupi oleh produksi dalam negeri.
"Alhamdulillah capaian kita untuk jagung tahun ini, sampai
hari ini tidak ada impor, ini setelah impor puluhan tahun, bahkan negara
tetangga Malaysia, Filipina itu telah siap menerima impor jagung dari
Indonesia," kata Amran.
Menggeliatnya produksi jagung tidak terlepas dari berbagai
kebijakan pemerintah. Salah satunya menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET)
jagung Rp 3.150/kg.
"Hal ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan
produksi jagung dalam negeri. Sekarang kita bergerak baru 1 tahun 2 tahun kita
sudah tidak impor, ini terus kita lanjutkan, di Jawa Tengah, di Sulsel dan juga
di Medan," tuturnya.
Sementara itu Mendes Eko menegaskan dukungannya pada program yang
dijalankan Kementan. Eko menjabarkan bahwa terjadi peningkatan anggaran dana
desa dari tahun ke tahun mulai dari Rp 300 juta per desa di tahun 2015 menjadi
Rp 800 juta di tahun 2017.
Kemendes bersama Kementan telah mengembangkan program produk
unggulan kawasan pedesaan untuk mengembangkan produk komoditas unggulan. Untuk Kabupaten
Bengkulu Selatan, akan dikembangkan 20 ribu hektare.
"Kementerian Pertanian akan memberikan bibit, pupuk, dan
alsintan gratis untuk pertama kali tanam. 20 ribu untuk Kabupaten Bengkulu
Selatan. Rata-rata sekarang 7 ton, kalau saja 5 ton dikali Rp 3.000 saja
penghasilan Rp 300 miliar 2 kali panen, dengan embung bisa 2 kali panen karena
air tersedia," jelas Eko.
Eko berharap produksi jagung mampu menjadi penggerak ekonomi di
Bengkulu Selatan. Sehingga tidak ada lagi desa tertinggal di kabupaten tersebut.
"Dalam 2 tahun ke depan tidak ada lagi desa tertinggal di
Bengkulu Selatan. (Asalkan) Masyarakat harus ikut mengawasi," pungkasnya.
1.13 Kirim Ahli ke Vietnam, RI Belajar Tingkatkan
Produktivitas Kopi
Mustiana Lestari
- detikFinance
Foto: iStock
|
Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kini
sedang gencar mengembangkan kopi guna meraih target nomor satu dunia. Oleh
karena itu, beragam cara ditempuh Kementerian Pertanian, salah satunya mengirim
utusan untuk belajar ke Vietnam.
"Langkah awal yang telah dilakukan, para ahli kopi ditugaskan
ke Vietnam untuk mempelajari teknik meningkatkan produktivitas kopi," kata
Amran dalam rilisnya, Sabtu (23/9/2017).
Selain itu, menggalakkan berbagai program pengembangan perbibitan
kopi, peningkatan produktivitas, manajemen usahatani, pengolahan dan pemasaran.
Mentan yakin Indonesia sangat berpotensi menjadi produsen kopi terbesar dunia.
"Optimis harus diraih, mengingat Indonesia negara tropis
dengan wilayah pegunungan yang membentang dari ujung pulau Sumatera hingga ke
Papua, potensial untuk kopi,"ungkapnya.
Amran mengungkapkan kopi khusus (specialty coffee) Indonesia sudah
dikenal di Eropa dan Amerika dan menjadi tren dunia saat ini. Specialty coffee
Indonesia antara lain kopi gayo, kopi mandailing, kopi lampung, kopi bajawa,
kopi toraja, kopi lembah baliem.
"Saat ini ada 14 jenis kopi Indonesia yang sudah mendapat
sertifikat Geographical Indications (GI) sehingga memiliki keunikan yang bisa
menjadi nilai tambah perdagangan," jelassnya.
Amran berharap tahun depan kopi Indonesia menjadi nomor dua di
dunia. Caranya dengan meningkatkan mutu dan produktivitas menjadi 1,0 ton/ha.
Tahun berikutnya ditingkatkan lagi sehingga menjadi nomor satu dunia.
"Selanjutnya pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 digenjot dengan
peningkatan produkvitias, pengembangan 8.700 ha kawasan kopi, perbenihan 3
sampai 4 juta batang per tahun, pasca panen dan pemasarannya," terang
Amran.
Sementara Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementan, Suwandi,
menambahkan Kementan menempuh berbagai strategi guna mendongkrak daya saing
kopi Indonesia.
Pertama, meningkatkan sistem perbibitan, pupuk dan tata kelola air
sehingga tahun depan produktivitas naik menjadi 1 ton/ha. Kedua, program
replanting untuk mengganti tanaman kopi yang kurang produktif.
"Ketiga, memperluas luas areal tanam kopi jenis arabika yang
bernilai ekonomi tinggi sehingga populasi kopi robusta dan arabika menjadi
seimbang," kata dia.
Keempat, pengembangan kopi dengan jenis kopi khusus (specialty
coffee) dari berbagai daerah di Indonesia yang bernilai tinggi.
Kelima, mengajak instansi terkait yaitu Kemenperin, Kemendag, BPOM
bersama swasta, Asosiasi Pengusaha dan Petani Kopi Indonesia lebih intensif
mempromosikan kopi Indonesia di dalam maupun ekspor luar negeri terutama ke
Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang serta berupaya mengendalikan impor.
"Pengembangan kopi difokuskan pada 10 provinsi sentra yaitu
Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara, Jawa Timur, Bengkulu, Aceh, Sumatera
Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur dengan kontribusi
87 persen produksi nasional, serta 24 provinsi lainnya dengan share 13
persen," paparnya.
Suwandi mengatakan berdasarkan data BPS, produksi kopi tahun 2016
sebesar 21.773 ton senilai Rp 14,5 triliun telah dinikmati 1,9 juta rumah
tangga petani kopi.
Ekspor kopi pada Januari-Agustus 2017 sebesar 335.027 ton atau naik
50 persen dibandingkan periode sama tahun 2016 sebesar 212.514 ton. Kopi turut
memberikan kontribusi surplus neraca perdagangan USD 823 juta.
"Demikian pula sebaliknya, berdasarkan data BPS, impor kopi
Januari-Agustus 2017 sebesar 8.776 ton atau turun 63 persen dibandingkan
periode sama 2016 sebesar 23.550 ton. Data ekspor impor kopi ini menunjukkan
pertanda meningkatnya kualitas dan daya saing produk kopi Indonesia di pasar
dunia," pungkas Suwandi
Posisi kopi Indonesia saat ini berada peringkat empat dunia setelah
Brasil, Vietnam, dan Kolombia. Berdasarkan data Food and Agriculture
Organization (FAO), luas areal kopi Brasil hampir 2 juta ha dengan
produktivitas 1,4 ton/ha.
Sementara luas areal kopi di Vietnam 589 ribu ha dengan
produktivitas 2,3 ton/ha dan Kolombia luas 795 ribu ha dengan produktivitas 0,9
ton/ha. Sedangkan kopi Indonesia seluas 1,23 juta ha di antaranya 1,19 juta ha
milik perkebunan rakyat dengan produktivitas 0,6 ton/ha.
Mutu kopi Indonesia belum stabil, sehingga ekspor saat ini
didominasi (99 persen) dalam bentuk kopi biji/berasan (coffee excluding roasted
and decaffeinated) sedangkan negara lainya sudah mengekspor kopi olahan.
(ega/ang)
1.14 Mahesa, Mobil Pertanian Multifungsi Seharga Rp
50 Juta
Oleh Fajar Abrori pada
02 Okt 2017, 14:06 WIB
|
Copyright © 2017 liputan6.com All Right Reserved Liputan6.com,
Klaten - Mobil pedesaan garapan Sukiyat heboh beberapa waktu belakangan ini.
Mobil bernama Mahesa ini memiliki tiga varian tipe yang semuanya berfungsi
sebagai moda transportasi untuk memudahkan aktivitas pertanian.
Sukiyat menjelaskan ihwal dirinya mengembangkan mobil pedesaan
Mahesa. Awal pengembangan tak terlepas dari keberadaanya yang lahir sebagai
anak petani. Ia memahami betul bagaimana kerja keras bapaknya sebagai petani.
Masalah bagi petani bukan hanya ketika gagal panen, tetapi juga saat panen
harga gabah pasti rendah.
"Masalah seperti itu tak terhindarkan. Makanya saya kepingin
membantu petani, bagaimana meningkatkan produktifitas hasil panen dan
memudahkan kerja para petani. Akhirnya saya kepikiran membuatkan moda
transportasi ini," jelas Sukiyat di bengkel Kiat Motor, Jalan Klaten-Solo,
Klaten, Jawa Tengah, Senin (2/10/2017).
Nama Mahesa sengaja diambil oleh Sukiyat. Mahesa dalam bahasa Jawa
kuno adalah kerbau. Dan kerbau dalam pertanian sangat penting dalam membajak
sawah.
"Kerbau ini kan memiliki badan dan tenaga besar, tangguh dia.
Makanya sesuai dengan filosofi mobil kami, tangguh," jelas dia.
Pada September lalu, ia mendatangi Kementerian Perindustrian yang
dijabat Menteri Airlangga Hartarto. Ia meminta dukungan dari pemerintah
terutama perihal regulasi dan izin industri otomotif ini.
"Saya bekerjasama dengan anggota Institut Otomotif Indonesia
(IOI). Ada sekitar 165 anggota. Jadi ini semua kerja profesional. Dan Pak
Mentri menyambut antusias ide kami," kata Sukiyat.
1.15 Bisakah Pedagang Seterusnya Jual Beras Sesuai
HET?
Senin, 25 Sep 2017 18:17 WIB
Muhammad Idris -
detikFinance
Foto: Fadhly Fauzi
Rachman/detikFinance
|
Jakarta - Pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET)
beras. Harga beras kualitas medium di daerah sentra produksi gabah yang
ditetapkan Rp 9.450/kg dan premium Rp 12.800/kg.
Saat ini pasokan gabah dari panen petani relatif besar, sehingga harga
beras di pasar bisa terkendali sesuai HET. Namun bagaimana saat terjadi
kekurangan pasokan beras seperti saat kemarau, apakah pedagang masih bisa
memakai HET? Apakah pedagang harus menaikkan harga beras?
"Enggak mungkin pedagang akan menaikkan, kan akan jadi masalah
dia kalau menaikkan harga. Siapa yang berani yang berani nanti berakibat pelaku
bisnis akan dapat tindakan dari pemerintah," ujar Ketua Umum Persatuan
Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Sutarto Aliemoeso
kepada detikFinance, Senin (25/9/2017).
Di sisi lain, pemerintah diharapkan tidak membiarkan kondisi
kekurangan pasokan beras terjadi. Pemerintah harus mencari cara agar pasokan
beras ke pedagang bisa berjalan lancar, sehingga pedagang tak merugi meski
memakai HET.
Baca juga: Harga Beras Diatur, Bagaimana di Warung-warung Kecil?
"Karena sudah ada HET, tapi pemerintah mestinya akan melihat
pasokan berkurang, terus dia akan mendiamkan, enggak mungkin kan? Itu (impor)
terserah pemerintah, yang jelas pemerintah harus isi kekurangan pasokan,"
kata Sutarto.
"Misalnya pasokan turun untuk barometernya Cipinang, itu
pasokan setiap hari (masuk) 3.000 ton, kemudian turun drastis tinggal 1.000 ton
misalnya, begitu kejadian seperti itu justru yang kekurangan di pasar, karena
siapa (pedagang) yang mau menaikkan (harga) ada HET? Jadi kekurangan itu disi
pemerintah dari cadangannya," kata Sutarto.
Dia menambahkan, dalam situasi musim paceklik, kekurangan pasokan
gabah petani akan membuat penggilingan padi mengurangi produksinya, di sisi
lain penggilingan maupun pedagang beras tak bisa menaikkan harga sesuai HET.
Baca juga: Begini Caranya Bedakan Beras Jenis Medium dan Premium
"Karena pasokan (gabah) kurang, yang memasok jadi berkurang
kegiatannya, kalau memaksakan diri barangnya tidak ada. Padahal kalau ada yang
berani menaikan, berarti dia menyalahi aturan (HET)," tutur mantan Dirut
Bulog itu.
Respons pedagang
Sementara itu Ketua Umum Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang,
Zulkifli Rasyid, mengatakan saat ini harga beras premium masih bisa dijual di
bawah HET. Namun untuk beras medium saat ini pasokannya tengah seret sehingga
pedagang sulit menjual dengan harga acuan.
"Kalau sekarang premium masih harganya Rp 10.000- Rp
11.000/kg, masih banyak ruang kita jual untuk sampai ke pedagang eceran sesuai
HET Rp 12.450/kg. Tapi kalau yang medium ini lagi mahal sekarang. Sekarang
harganya medium saja sudah Rp 9.300-9.400/kg. Bagaimana kita suruh jualnya Rp
9.450/kg. Kekurangan pasokan ini yang harus dipenuhi pemerintah, bisa lewat
Bulog suruh jual misalnya beras medium yang harganya Rp 8.500/kg," ungkap
Zulkifli.
Dia menuturkan, ada banyak kemungkinan stok beras menyusut karena
masalah panen yang berkurang beberapa bulan ke depan.
"Kalau stoknya sedikit, kemudian suruh jual sesuai HET ya
sulit. Januari ada kemungkinan pasokan ke Cipinang berkurang, kita pedagang mau
tidak sudah harus ikut HET, tapi kalau harganya sudah tinggi, kita enggak bisa
jual," tutur Zulkifli.
Seperti diketahui, pemerintah menetapkan HET untuk beras dengan
pembagian 3 kategori yakni beras premium dengan harga jual paling mahal di
daerah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan paling mahal medium Rp 9.450/kg, dan
premium Rp 12.800/kg.
Sementara untuk daerah lainnya yang bukan penghasil beras utama
antara lain Sumatera non Sumsel yakni medium Rp 9.950/kg, premium Rp 13.300/kg,
Bali dan NTB medium Rp 9.450/kg, Rp premium Rp 12.800/kg, NTT medium Rp
9.950/kg dan premium Rp 13.300/kg.
Kemudian Sulawesi non Sulsel medium Rp 9.450/kg dan premium Rp
12.800/kg, Kalimantan medium Rp 9.950/kg dan premium Rp 13.300/kg, serta Maluku
dan Papua medium Rp 10.250/kg dan premium Rp 13.600/kg.
1.16 Harga Beras Diatur, Bagaimana di Warung-warung
Kecil?
Senin, 25 Sep 2017 16:17 WIB
Muhammad Idris -
detikFinance
Foto: Muhammad
Idris/detikFinance
|
Jakarta - Untuk menghilangkan sekulasi harga, pemerintah telah
mengeluarkan regulasi harga eceran tertinggi (HET) beras. Harga beras kualitas
medium di daerah sentra produksi gabah yang ditetapkan Rp 9.450/kg dan premium
Rp 12.800/kg.
Sementara untuk harga beras dengan kategori kualitas beras khusus,
harganya tak diatur oleh pemerintah dan sepenuhnya ditentukan mekanisme pasar.
Lantas, bagaimana penerapan HET hingga sampai ke warung-warung
kecil yang menjual beras?
Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan),
Mulyadi, mengatakan HET beras sendiri saat ini sudah efektif berlaku di pasar
ritel modern dan pedagang besar beras seperti di pasar induk.
"Tidak harus semua warung kecil kemudian langsung sesuai HET.
Tak bisa semuanya kita pantau, apalagi warung-warung yang di daerah remote.
Kita bisa pantau HET misalnya di minimarket sampai pasar induk, dan pedagang
yang besar-besar," kata Mulyadi kepada detikFinance, Senin (25/9/2017).
Dia menjelaskan, penetapan HET pada beras medium dan premium ini
dilakukan agar tak ada lagi lonjakan harga karena spekulan. Praktik seperti ini
banyak terjadi di pedagang besar, bukan di warung kecil.
Baca juga: Pedagang Pasar Becek Bingung Bedakan Beras Premium dan
Medium
"Di warung beras naiknya enggak mungkin sangat tinggi.
Lagipula julannya juga sedikit, nah dengan adanya HET ini misalnya harga di
(pasar) induk tak boleh premium lebih dari Rp 12.800/kg, kalau yang (pedagang)
besar bisa tertata, harga beras di yang kecil-kecil (warung) enggak mungkin
naik tinggi," terang Mulyadi.
Kementan telah merilis aturan kualitas beras menjadi 3 jenis,
dimana kualitas medium dan premium harus mengikuti HET. Pembagian kualitas
beras ini diatur dalam Permentan Nomor 31/Permentan/PP.130/8/2017 tentang Kelas
Mutu Beras.
Kualitas beras medium, terang dia, yakni mengacu pada maksimal
derajat sosohnya 95%, kadar air 14%, dan broken atau bulir patah 25%. Sementara
untuk kualitas beras premium yakni maksimal derajat sosohnya 95%, kadar air
14%, dan broken 15%.
Seperti diketahui, pemerintah menetapkan HET untuk beras dengan
pembagian 3 kategori yakni beras premium dengan harga jual paling mahal di
daerah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan paling mahal medium Rp 9.450/kg, dan
premium Rp 12.800/kg.
Sementara untuk daerah lainnya yang bukan penghasil beras utama
antara lain Sumatera non Sumsel yakni medium Rp 9.950/kg, premium Rp 13.300/kg,
Bali dan NTB medium Rp 9.450/kg, Rp premium Rp 12.800/kg, NTT medium Rp
9.950/kg dan premium Rp 13.300/kg.
Kemudian Sulawesi non Sulsel medium Rp 9.450/kg dan premium Rp
12.800/kg, Kalimantan medium Rp 9.950/kg dan premium Rp 13.300/kg, serta Maluku
dan Papua medium Rp 10.250/kg dan premium Rp 13.600/kg. (idr/hns)
BAB II. RESUME
Klipping ini berisi beberapa berita atau isu pertanian yaitu
tentang lahan pertanian, kebutuhan penyuluh pertanian, insentif petani muda,
kesulitan petani, kemajuan perhatian pemerintah terhadap pertanian seperti
diberi asuransi jika mengalami kerugian, cara mengatasi daerah rawan pangan dan
mempertahankan ketahanan pangan yang ingin dipelajari Kenya.
Meski memberi kontribusi cukup besar ke pertumbuhan, ada kendala
yang dihadapi petani. Pertama, kesulitan mendapatkan modal. Tak jarang, untuk
mengatasi masalah modal ini, petani terpaksa meminjam ke rentenir meskipun
Pemerintah sudah hadir dalam berbagai program untuk membantu permodalan petani,
tapi masih saja petani sulit mengakses perbankan.. Kedua, Selain masalah modal,
masalah lainnya adalah lahan yang kecil dan tak bersertifikat. Menteri
Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, menyebut asuransi pertanian pada komoditas
padi mulai efektif berjalan. Dia mengklaim, kerugian petani panen yang gagal
diganti oleh asuransi.
Laju pertumbuhan penduduk dan wilayah yang sangat luas bisa menjadi
pemicu masalah rawan pangan. Pemerintah diminta mewaspadai masalah tersebut
dengan menjamin pasokan pangan mencukupi hingga ke daerah, termasuk pedalaman.
Potensi pertanian ini sangat besar untuk sebagai lahan produktifitas generasi
muda. Generasi muda bisa dapat banyak hal, pertama, pendapatan dan harga diri
juga bisa naik
Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian menyusun Peta
Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas atau
FSVA). Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kerentanan dan
kerawanan pangan. Delapan orang anggota delegasi Kenya dipimpin Penasihat
Teknis Sekretaris Kabinet Muo Hamisi Williams berpartisipasi dalam studi
banding ke Indonesia. Mereka mempelajari pengalaman Indonesia dalam perencanaan
kebijakan Ketahanan Pangan dan Nutrisi serta implementasinya dalam sistem
pemerintahan desentralisasi.
Ada juga mobil pertanian yang multifungsi yaitu Mahesa memiliki
tiga varian tipe yang semuanya berfungsi sebagai moda transportasi untuk
memudahkan aktivitas pertanian.
Klipping ini juga berisi tentang kegiatan ekspor impor yang
direncanakan pemerintah karena Indonesia ingin mengimpor dan meningkatkan
kualitas kopi, kelapa sawit, dan jagung. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran
Sulaiman kini sedang gencar mengembangkan kopi guna meraih target nomor satu
dunia. Oleh karena itu, beragam cara ditempuh Kementerian Pertanian, salah
satunya mengirim utusan untuk belajar ke Vietnam. Pemerintah berupaya menekan
impor jagung di tahun 2017. Salah satunya dengan menggenjot produksi jagung di
Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu. Sampai saat ini Indonesia masih membuka
lebar keran impor jeruk kini dari Pakistan, Jeruk jenis kino yang masuk ke
Indonesia itu selama ini dibebaskan dari bea masuk namun dianggap tidak
merugikan petani karena jeruk lokal lebih enak rasanya. Tekad Menteri Pertanian
Amran Sulaiman untuk membangkitkan kembali ekspor komoditas perkebunan unggulan
dalam volume besar terbuka lebar. Misalnya komoditas kelapa dipastikan mampu
membawa Indonesia untuk menduduki peringkat ekspor nomor 1 di dunia. Kelapa
saat ini menduduki peringkat nomor 3 perkebunan setelah minyak sawit dan karet.
Hal lain juga yang termuat adalah tentang harga beras yang diatur
dan harga beras yang terus naik, namun dikatakan kebutuhan beras akhir tahun
ini tidak akan signifikan.Food and Agriculture Organization (FAO) merilis harga
beras Indonesia lebih tinggi dibandingkan harga beras internasional. Pada 2016
lalu, harga beras Indonesia berada di level US$ 1 /kilogram (kg), sementara
harga beras rata-rata internasional hanya sekitar US$ 0,4 /kg. Ketua Umum
Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang, Zulkifli Rasyid, mengatakan saat ini harga
beras premium masih bisa dijual di bawah HET. Namun untuk beras medium saat ini
pasokannya tengah seret sehingga pedagang sulit menjual dengan harga acuan.
Untuk menghilangkan sekulasi harga, pemerintah telah mengeluarkan regulasi
harga eceran tertinggi (HET) beras. Harga beras kualitas medium di daerah
sentra produksi gabah yang ditetapkan Rp 9.450/kg dan premium Rp 12.800/kg.
BAB III. REFLEKSI
Beberapa berita atau isu
yang saya angkat dalam klipping ini membahas tentang harga beras di Indonesia
dan beberapa membahas kemajuan sektor pertanian Indonesia terutama hubungannya
dengan Negara lain. Beberapa isu
memiliki kaitan yang kuat dan saling melengkapi, namun beberapa berita tidak
saling melengkapi namun memiliki hubungan terhadap berita lainnya.
Jumlah produksi beras di Indonesia cukup tinggi, pemerintah juga
telah memastikan bahwa ketersediaan pangan aman, namun harga beras malah
semakin tinggi. Harga beras mengalami kenaikan di penggilingan dan warung-warung. Beberapa pedagang mengeluh
atas kenaikan harga beras ini. Penyebab kenaikan harga beras ini ialah
kelangkaan beras medium dan semakin banyak beras premium. Beras premium umumnya
memiliki harga yang lebih tinggi dari beras medium, beras medium mengalami
kenaikan harga karena kelangkaan. Untuk mengatasi masalah ini, akhirnya
pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras di pasaran,, harga
beras kualitas medium di daerah sentra produksi gabah yang ditetapkan Rp
9.450/kg dan premium Rp 12.800/kg, namun pemerintah hanya memantau penerapan
HET ini di minimarket dan pasar-pasar besar lainnya, pemerintah tidak
mengharuskan warung-warung kecil langsung menerapkan HET, sebab pemerintah
sulit untuk memantauya.
Pemerintah
Indonesia tidak hanya menangani masalah harga beras, namun juga membangun sektor pertanian dengan berbagai
cara, mulai dari pengembangan teknologi, pengembangan petani muda, serta
kerjasama dengan Negara lain. pemerintah meningkatkan kerjasama dengan beberapa
Negara, sehingga diharapkan sektor pertanian di Indonesia semakin maju, meningkatkan produksi dan menekan angka impor.
Di dalam negeri, pemerintah mulai menggaet petani-petani muda dan pondok pesantren, dengan begitu
diharapkan tenaga kerja semakin produktif dan terjadi regenerasi petani di
Indonesia.
Mobil pertanian bernama Mahesa memiliki tiga varian tipe yang semuanya
berfungsi sebagai moda transportasi untuk memudahkan aktivitas pertanian.
Perkembangan teknologi pertanian ini tentunya sangat membantu petani, ditambah
harganya yang lebih murah dibanding mobil pada umumnya, sehingga perlu dukungan
dan segera direalisasikan.
Kendala petani yaitu modal dan lahan sempit sangat perlu segera
diatasi pemerintah, meskipun Pemerintah sudah hadir dalam berbagai program
untuk membantu permodalan petani, tapi masih saja petani sulit mengakses
perbankan maka pemerintah harus melakukan pendekatan lagi kepada petani
sehingga petani mau belajar, atau juga pemerintah membuat program yang lebih
mudah ditanggap petani. Selain masalah modal, masalah lainnya adalah lahan yang
kecil dan tak bersertifikat sehingga pemerintah harus segera membuat program
menyelesaikan administrasi surat-surat lahan pertanian. Permasalahan lain
tentang gagal panen atau hal lain yang membuat petani merugi sudah diprogramkan
asuransi petani dimana sebaiknya kedepan lebih disosialisasikan lagi kepada
petani.
Pengembangan petani muda sangat perlu digalakkan mengingat petani
di hampir seluruh daerah Indonesia diisi oleh tenaga kerja tidak produktif
sehingga perlu diinsentifkan pemuda untuk meningkatkan kepeduliannya terhadap
perkembangan pertanian di Indonesia.
Kegiatan ekspor impor yang direncanakan pemerintah karena Indonesia
ingin mengimpor dan meningkatkan kualitas kopi, kelapa sawit, dan jagung.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kini sedang gencar mengembangkan
kopi guna meraih target nomor satu dunia. Oleh karena itu, beragam cara
ditempuh Kementerian Pertanian, salah satunya mengirim utusan untuk belajar ke
Vietnam. Hal itu saya rasa cukup membantu, dan harus segera direalisakan dan
disosialisasikan, kedepannya juga perlu diadakan penyuluhan agar pengetahuan
masyarakat tentang kopi semakin meningkat, terutama di daerah-daerah penghasil
kopi di Indonesia.
Pemerintah berupaya menekan
impor jagung di tahun 2017. Salah satunya dengan menggenjot produksi jagung di
Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu. Seharusnya juga perlu digenjot
produksinya di daerah-daerah berpotensi di Indonesia.
Sampai saat ini Indonesia masih membuka lebar keran impor jeruk
kini dari Pakistan, Jeruk jenis kino yang masuk ke Indonesia itu selama ini
dibebaskan dari bea masuk namun dianggap tidak merugikan petani karena jeruk
lokal lebih enak rasanya. Tetapi menurut saya hal ini tidak begitu baik,
seharusnya pemerintah melakukan upaya agar Indonesia tidak mengimpor hasil
pertanian yang Indonesia sendiri dapat memproduksinya, melainkan pemerintah
berupaya meningkatkan kulitas dan kuantitas produksi pertanian.
Tekad Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk membangkitkan kembali
ekspor komoditas perkebunan unggulan dalam volume besar terbuka lebar. Misalnya
komoditas kelapa dipastikan mampu membawa Indonesia untuk menduduki peringkat
ekspor nomor 1 di dunia. Kelapa saat ini menduduki peringkat nomor 3 perkebunan
setelah minyak sawit dan karet. Diharapkan dengan meningkatkan kualitas kelapa
sawit yang lebih ramah lingkungan dan lebih baik lagi maka kelapa sawit
Indonesia dapat diperhitungkan di ranah Internasional.
BAB IV. PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Jumlah
produksi beras tinggi dan ketersediaan pangan dipastikan aman., namun harga
meninngkat di pasaran. Salah satu faktor penyebabnya ialah langkanya beras
berkualitas medium. Untuk menangani masalah ini, Pemerintah menetapkan Harga
Eceran Tertinggi (HET), harga beras kualitas medium di daerah sentra produksi
gabah yang ditetapkan Rp 9.450/kg dan premium Rp 12.800/kg. Namun sektor
pertanian Indonesia mendapat tanggapan baik dari berbagai Negara. Pemerintah
berhasil meningkatkan kerjasama dengan berbagai Negara di sektor pertanian.
4.2 Saran
Diharapkan semua mini market, supermarket, dan pasar-pasar besar
lainnya mematuhi aturan HET yang ditetapkan pemerintah agar herga beras tetap
stabil dan tidak merugikan pedagang-pedagang kecil. Dalam pengembangan
teknologi, pemerintah seharusya melakukan sosialisai yang mendalam kepada
mayarakat petani, agar masyarakat dapat berkembang dnan dapat mengoperasikan
teknologi, sehingga modernisasi di sektor pertanian dapat tercapai seperti apa
yang diharapkan.
DAFTAR
PUSTAKA
(Microsoft Word) KLIPPING MANAJEMEN AGRIBISNIS: BERITA DAN ISU PERTANIAN INDONESIA
Dapat dilihat dan didownload disini
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cara download:
1. Klik tulisan 'disini' di atas
2. Silang laman yang tidak perlu, tunggu loading sebentar
3. Tekan 'Skip Ad'
4. Download file drive di tanda unduh (panah ke bawah ↓) di pojok kanan atas laman google drive
5. Selesai, tinggal cek di folder download
❤❤❤
0 comment
What do you think about this post?