RESUME EKONOMI
KEBIJAKAN
PEMERINTAH DALAM BIDANG EKONOMI
A. Ekonomi Makro dan Ekonomi Mikro
Secara garis besar ilmu ekonomi dapat dikategorikan menjadi dua yaitu ilmu
ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro.
Pengertian ilmu ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari perilaku
ekonomi sebagai keseluruhan tentang kehidupan ekonomi. Istilah keseluruhan
(agregat) menunjukkan bahwa yang menjadi kajian perhatian dalam ekonomi makro
adalah variabel-variabel total, seperti pendapatan total, produksi total, konsumsi,
tabungan, investasi serta ekspor impor total. Materi-materi tentang ekonomi
moneter, perdagangan internasional, ekonomi pembangunan, masuk dalam
kelompok ekonomi makro. Sedangkan ilmu ekonomi mikro mempelajari keputusankeputusan
individu baik sektor rumah tangga maupun perusahaan dalam
mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
Meskipun kajian ekonomi dikelompokkan menjadi dua yakni mikro dan
makro, namun pembagian ini tidaklah mutlak. Sebagai contoh bila kalian
mempelajari mengenai variabel pendapatan total (agregate), variabel ini akan masuk
dalam kelompok makro. Namun sebetulnya pendapatan total adalah penjumlahan
dari pendapatan-pendapatan sektor rumah tangga. Demikian pula variabel harga
yang menjadi variabel penting dalam kelompok ekonomi mikro, juga dipelajari
dalam kelompok ekonomi makro, namun dengan pembahasan yang lebih luas yakni
secara keseluruhan (agregate).
B. Kebijakan Pemerintah di Bidang Ekonomi
Permasalahan perekonomian negara sangat beragam diantaranya laju inflasi,
pengangguran pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Untuk mengatasi masalah
tersebut pemerintah menyiapkan kebijakan-kebijakan sebagai solusi, antara lain:
1. Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mengatur tentang penerimaan
dan pengeluaran negara. Sumber-sumber penerimaan negara antara lain dari
pajak, penerimaan bukan pajak serta bantuan/pinjaman dari luar negeri. Selain
itu, pengeluaran dibagi menjadi dua kelompok besar yakni pengeluaran yang
bersifat rutin seperti membayar gaji pegawai, belanja barang serta pengeluaran
yang bersifat pembangunan. Dengan demikian, kebijakan fiskal merupakan
kebijakan pengelolaan keuangan negara dan terbatas pada sumber-sumber
penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN.
2. Kebijakan Moneter
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia, Bab 1 Pasal 10 yang dimaksud dengan Kebijakan
Moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank
Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang
dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku
bunga.
Beberapa kebijakan fiskal dan moneter yang diambil pemerintah pada saat
krisis untuk merespons turunnya nilai rupiah adalah sebagai berikut (Mar’ie
M. 2004, hal. 111).
a) Kontraksi rupiah secara besar-besaran melalui kebijakan fiskal (APBN)
dengan cara menekan pengeluaran dan menunda pembayaran-pembayaran
yang tidak mendesak.
b) Bank Indonesia meningkatkan suku bunga, sehingga suku bunga SBI
(Sertifikat Bank Indonesia) mencapai 70% dengan maksud membatasi
ekspansi kredit perbankan yang dikonversikan ke dalam SBI pada Bank
Indonesia.
c) Bank Indonesia melakukan intervensi pasar dengan menjual dollar pada
saat diperlukan jika rupiah menunjukkan tanda-tanda yang benar-benar
mengkhawatirkan.
d) Pembatalan dan penundaan berbagai mega proyek pemerintah guna
memperketat pengeluaran melalui APBN serta menguarangi laju impor
barang agar cadangan devisa tidak semakin terkuras. Demikian pula pihak
swasta dihimbau untuk menunda berbagai proyek yang bernilai besar agar
impor dapat dikurangi guna menolong cadangan devisa nasional.
3. Kebijakan Ekonomi Internasional.
Dalam hal ini pemerintah dan BI dapat mengintervensi kegiatan
perdagangan internasional. Kebijakan-kebijakan tersebut biasanya juga bisa
digunakan untuk mempertahankan keseimbangan pasar valuta asing. Hal ini
tercermin dari kebijakan pemerintah untuk mengatur nilai tukar mata uang asing
terhadap nilai mata uang di dalam negeri. Hal ini cuma sebagai bentuk intervensi
pemerintah, namun mekanisme tetap mengikuti mekanisme pasar. Berbagai
contoh kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh banyak negara,
termasuk oleh Indonesia antara lain:
4. Kebijakan pendapatan oleh pemerintah untuk
mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat.
Misalnya melalui ketentuan upah minimum dan harga produk tertentu untuk
menaikkan pendapatan ataupun untuk menekan laju inflasi.
C. Masalah yang dihadapi Pemerintah di Bidang Ekonomi
1. Kemiskinan
Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar
ketakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan,
kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang
memasukkan aspek sosial dan moral. Misalnya, ada pendapat yang mengatakan
bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan dalam
suatu masyarakat atau yang mengatakan bahwa kemiskinan merupakan
ketakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh
suatu pemerintahan sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah
dan tereksploitasi (kemiskinan struktural)
Program yang dilaksanakan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan :
a) IDT (Inpres Desa Tetinggal)
b) BLT (Bantuan Langsung Tunai)
c) BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
d) JPS (Jaring Pengaman Sosial)
2. Inflasi
Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga secara keseluruhan yang
berlangsung terus-menerus. Sebenarnya inflasi tidak terlalu buruk, asalkan masih
berada pada tingkat yang aman. Inflasi menjadi bermasalah dan harus segera
diatasi bila laju inflasinya tinggi. Karena, inflasi yang tinggi menyebabkan daya
beli masyarakat terdapat barang dan jasa menjadi turun. Indonesia pernah
mengalami masa suram perekonomian pada saat tahun 1965, dimana terjadi
hiper inflasi. Laju inflasi pada waktu itu sebesar 65%, berarti harga-harga naik
lebih dari enam kali lipat dalam kurun waktu satu tahun.
3. Pengangguran dan Lapangan Kerja
Pengangguran merupakan permasalahan yang terjadi hampir di tiap Negara.
Pengangguran di Indonesia sudah merupakan masalah ekonomi yang harus
menjadi perhatian dan segera diatasi. Karena pengangguran merupakan salah
satu indikator kunci kesehatan perekonomian. Banyaknya keinginan untuk
menjadi TKI di manca negara, meskipun dari berbagai pemberitaan di media
massa kita tahu bahwa tidak sedikit anggota TKI yang bekerja di luar negeri
mengalami ancaman penganiayaan, penderitaan, dan lain sebagainya.
A. Ekonomi Makro dan Ekonomi Mikro
Secara garis besar ilmu ekonomi dapat dikategorikan menjadi dua yaitu ilmu
ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro.
Pengertian ilmu ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari perilaku
ekonomi sebagai keseluruhan tentang kehidupan ekonomi. Istilah keseluruhan
(agregat) menunjukkan bahwa yang menjadi kajian perhatian dalam ekonomi makro
adalah variabel-variabel total, seperti pendapatan total, produksi total, konsumsi,
tabungan, investasi serta ekspor impor total. Materi-materi tentang ekonomi
moneter, perdagangan internasional, ekonomi pembangunan, masuk dalam
kelompok ekonomi makro. Sedangkan ilmu ekonomi mikro mempelajari keputusankeputusan
individu baik sektor rumah tangga maupun perusahaan dalam
mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
Meskipun kajian ekonomi dikelompokkan menjadi dua yakni mikro dan
makro, namun pembagian ini tidaklah mutlak. Sebagai contoh bila kalian
mempelajari mengenai variabel pendapatan total (agregate), variabel ini akan masuk
dalam kelompok makro. Namun sebetulnya pendapatan total adalah penjumlahan
dari pendapatan-pendapatan sektor rumah tangga. Demikian pula variabel harga
yang menjadi variabel penting dalam kelompok ekonomi mikro, juga dipelajari
dalam kelompok ekonomi makro, namun dengan pembahasan yang lebih luas yakni
secara keseluruhan (agregate).
B. Kebijakan Pemerintah di Bidang Ekonomi
Permasalahan perekonomian negara sangat beragam diantaranya laju inflasi,
pengangguran pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Untuk mengatasi masalah
tersebut pemerintah menyiapkan kebijakan-kebijakan sebagai solusi, antara lain:
1. Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mengatur tentang penerimaan
dan pengeluaran negara. Sumber-sumber penerimaan negara antara lain dari
pajak, penerimaan bukan pajak serta bantuan/pinjaman dari luar negeri. Selain
itu, pengeluaran dibagi menjadi dua kelompok besar yakni pengeluaran yang
bersifat rutin seperti membayar gaji pegawai, belanja barang serta pengeluaran
yang bersifat pembangunan. Dengan demikian, kebijakan fiskal merupakan
kebijakan pengelolaan keuangan negara dan terbatas pada sumber-sumber
penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN.
2. Kebijakan Moneter
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia, Bab 1 Pasal 10 yang dimaksud dengan Kebijakan
Moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank
Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang
dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku
bunga.
Beberapa kebijakan fiskal dan moneter yang diambil pemerintah pada saat
krisis untuk merespons turunnya nilai rupiah adalah sebagai berikut (Mar’ie
M. 2004, hal. 111).
a) Kontraksi rupiah secara besar-besaran melalui kebijakan fiskal (APBN)
dengan cara menekan pengeluaran dan menunda pembayaran-pembayaran
yang tidak mendesak.
b) Bank Indonesia meningkatkan suku bunga, sehingga suku bunga SBI
(Sertifikat Bank Indonesia) mencapai 70% dengan maksud membatasi
ekspansi kredit perbankan yang dikonversikan ke dalam SBI pada Bank
Indonesia.
c) Bank Indonesia melakukan intervensi pasar dengan menjual dollar pada
saat diperlukan jika rupiah menunjukkan tanda-tanda yang benar-benar
mengkhawatirkan.
d) Pembatalan dan penundaan berbagai mega proyek pemerintah guna
memperketat pengeluaran melalui APBN serta menguarangi laju impor
barang agar cadangan devisa tidak semakin terkuras. Demikian pula pihak
swasta dihimbau untuk menunda berbagai proyek yang bernilai besar agar
impor dapat dikurangi guna menolong cadangan devisa nasional.
3. Kebijakan Ekonomi Internasional.
Dalam hal ini pemerintah dan BI dapat mengintervensi kegiatan
perdagangan internasional. Kebijakan-kebijakan tersebut biasanya juga bisa
digunakan untuk mempertahankan keseimbangan pasar valuta asing. Hal ini
tercermin dari kebijakan pemerintah untuk mengatur nilai tukar mata uang asing
terhadap nilai mata uang di dalam negeri. Hal ini cuma sebagai bentuk intervensi
pemerintah, namun mekanisme tetap mengikuti mekanisme pasar. Berbagai
contoh kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh banyak negara,
termasuk oleh Indonesia antara lain:
4. Kebijakan pendapatan oleh pemerintah untuk
mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat.
Misalnya melalui ketentuan upah minimum dan harga produk tertentu untuk
menaikkan pendapatan ataupun untuk menekan laju inflasi.
C. Masalah yang dihadapi Pemerintah di Bidang Ekonomi
1. Kemiskinan
Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar
ketakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan,
kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang
memasukkan aspek sosial dan moral. Misalnya, ada pendapat yang mengatakan
bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan dalam
suatu masyarakat atau yang mengatakan bahwa kemiskinan merupakan
ketakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh
suatu pemerintahan sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah
dan tereksploitasi (kemiskinan struktural)
Program yang dilaksanakan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan :
a) IDT (Inpres Desa Tetinggal)
b) BLT (Bantuan Langsung Tunai)
c) BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
d) JPS (Jaring Pengaman Sosial)
2. Inflasi
Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga secara keseluruhan yang
berlangsung terus-menerus. Sebenarnya inflasi tidak terlalu buruk, asalkan masih
berada pada tingkat yang aman. Inflasi menjadi bermasalah dan harus segera
diatasi bila laju inflasinya tinggi. Karena, inflasi yang tinggi menyebabkan daya
beli masyarakat terdapat barang dan jasa menjadi turun. Indonesia pernah
mengalami masa suram perekonomian pada saat tahun 1965, dimana terjadi
hiper inflasi. Laju inflasi pada waktu itu sebesar 65%, berarti harga-harga naik
lebih dari enam kali lipat dalam kurun waktu satu tahun.
3. Pengangguran dan Lapangan Kerja
Pengangguran merupakan permasalahan yang terjadi hampir di tiap Negara.
Pengangguran di Indonesia sudah merupakan masalah ekonomi yang harus
menjadi perhatian dan segera diatasi. Karena pengangguran merupakan salah
satu indikator kunci kesehatan perekonomian. Banyaknya keinginan untuk
menjadi TKI di manca negara, meskipun dari berbagai pemberitaan di media
massa kita tahu bahwa tidak sedikit anggota TKI yang bekerja di luar negeri
mengalami ancaman penganiayaan, penderitaan, dan lain sebagainya.
PENDAPATAN
NASIONAL
A. Pengertian Pendapatan Nasional
Setiap negara yang ada di bumi ini memilki kekayaan yang berbeda-beda,
baik dilihat dari sumber daya alamnya maupun dari sumber daya manusianya.
Ada negara dengan sumber daya alam melimpah sementara kemampuan sumber
daya manusianya pas-pasan atau bahkan minim dan sebaliknya ada negara dengan
sumber daya alam yang minim tetapi memiliki banyak sumber daya manusia yang
berkualitas. Yang jelas semua kekayaan yang dimilki oleh negara tersebut diarahkan
untuk kesejahteraan masyarakatnya.
1. Gross Domestic Product (GDP) atau Product Domestik Bruto
(PDB)
Kalau anda perhatikan beberapa perusahaan yang ada di daerah anda
masing-masing, apakah semuanya dimilki oleh pengusaha atau penduduk daerah
anda? Atau mungkin dimiliki oleh pengusaha dari daerah lain atau bahkan dari
luar negeri? Coba anda sebutkan dan anda telusuri keberadaanya satu persatu.
Nah, bila semua nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh
perusahaan-perusahaan tersebut dihitung tiap tahun maka akan diperoleh
besarnya Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang ada di daerah anda.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PDB atau GDP adalah jumlah
dari seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu Negara selama
satu tahun termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh orang
asing dan perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri. (misal untuk Negara
Indonesia Mac Donald, PT Freeport, PT Caltex, Carrefour, PT Nutrisia dan
sebagainya), tetapi tidak termasuk hasil barang dan jasa yang dihasilkan oleh
masyarakat Negara tersebut yang bekerja di luar negeri (misal untuk Indonesia
TKI atau TKW yang bekerja di Luar negeri). Ada sembilan lapangan usaha
yang masuk dalam perhitungan Product Domestic Bruto (PDB), antara lain:
a. pertanian
b. pertambangan dan penggalian
c. industri
d. listrik, gas dan air bersih
e. bangunan atau konstruksi
f. perdagangan, hotel dan restoran
g. pengangkutan dan komunikasi
h. keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
i. jasa-jasa lainnya, misalkan jasa konsultan, pengacara dll
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Keberadaan perusahaan-perusahan baik nasional maupun multi nasional
yang menghasilkan nilai barang/jasa akhir secara tidak langsung juga akan
membawa pengaruh bagi perolehan pendapatan suatu daerah. Struktur
perekonomian suatu daerah baik propinsi atau kabupaten akan mempengaruhi
atau juga dipengaruhi oleh jumlah perusahaan-perusahaan yang beroperasi di
daerah yang bersangkutan.
Semakin tinggi nilai barang/jasa akhir yang dihasilkan perusahaanperusahaan
yang ada di daerah-daerah propinsi atau kabupaten maka akan
semakin tinggi pula perolehan PDRB nya dan nantinya pertumbuhan ekonomi
suatu daerah juga akan mengalami peningkatan. Peningkatan pertumbuhan
ekonomi daerah melalui peningkatan PDRB akan memacu peningkatan
pertumbuhan perekonomian nasional.
Dengan demikian PDRB dapat diartikan sebagai jumlah produk berupa
barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang ada di daerah
selama 1 (satu) tahun. Dalam perhitungan PDRB ini juga termasuk produk
yang dihasilkan oleh perusahaan asing yang beroperasi di daerah tersebut
( misal: MC Donald, Carefour, PT Nutrisia, PT Danone dan sebagainya)
3. Gross National Product (GNP) atau Produk Nasional Bruto
(PNB)
Produksi Nasional Kotor (GNP) adalah jumlah seluruh barang dan jasa
yang dihasilkan masyarakat selama satu tahun termasuk di dalamnya jumlah
barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat Negara tersebut yang bekerja di
luar negeri tetapi tidak diperhitungkan barang dan jasa yang dihasilkan
masyarakat asing yang bekerja di dalam negeri. Jika dirumuskan sebagai berikut:
GNP = GDP - Pendapatan Neto terhadap luar negeri
Ada tingkat perbandingan yang bisa dilakukan antara GDP dan GNP untuk
mengetahui kondisi perekonomian suatu negara, antara lain :
a) Bila GDP lebih besar dari GNP menunjukkan bahwa perekonomian Negara
tersebut belum maju, karena akan terjadi Net Factor Income to Abroud
(Pendapatan Neto ke luar negeri) artinya Investasi Negara tersebut di luar
negeri lebih kecil dari pada investasi asing di dalam negeri.
b) Bila GDP lebih kecil dari pada GNP menunjukkan bahwa perekonomian
Negara tersebut sudah maju, karena Negara tersebut mampu menanamkan
investasinya di luar negeri lebih besar dibandingkan investasi asing di
dalam negeri.
4. Net National Product (NNP) atau Produk Nasional Netto
Produksi nasional neto (NNP) adalah produksi nasional kotor (GNP)
dikurangi penyusutan barang-barang modal. NNP ini sama dengan Pendapatan
Nasional (PN) atau National Income (NI). NNP dan NI ini dihitung berdasarkan
harga pasar yang sering dirumuskan :
NNP = GNP – Penyusutan Barang –barang Modal
5. Net National Income (NNI) atau Pendapatan Nasional Netto
Pendapatan nasional Bersih (NNI) adalah produksi nasional neto dikurangi
dengan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan unsur pembentuk
harga pasar, tetapi tidak termasuk dalam biaya faktor produksi. Pajak ini dapat
dialihkan kepada pihak lain, yang termasuk dalam kategori pajak tidak langsung
adalah pajak penjualan , PPN, Bea Masuk dan cukai.
NNI = NNP - Pajak Tidak Langsung
6. Personal Income (PI)
Pendapatan perseorangan (PI) adalah Pendapatan yang berhak diterima
oleh seseorang sebagai bentuk balas jasa atas keikutsertaannya dalam proses
produksi.
Tidak semua pendapatan ini sampai ke tangan pemilik faktor produksi
(perseorangan) , karena masih dikurangi laba yang tidak dibagikanpajak
perseorangan, asuransi, jaminan sosial dan ditambah dengan pindahan/transfer
(transfer payment) misalnya dana pensiun, iuran sosial, tunjangan bekas
pejuang, bantuan korban bencana, bea siswa, subsidi pemerintah atau bantuan
pada panti asuhan dan sebagainya.
Pendapatan ini dirumuskan sebagai berikut:
PI = NNI + Transfer Payment – (Laba yang tidak dibagikan +
Pajak Perseroan+Asuransi + Jaminan Sosial )
7. Disposible Income (DI)
Pendapatan Bebas (DI) adalah pendapatan dari seseorang yang siap
digunakan baik untuk keperluan konsumsi maupun untuk ditabung Pendapatan
bebas (DI) secara langsung akan mempengaruhi permintaan karena sebagian
digunakan untuk konsumsi dan sebagian lagi digunakan untuk tabungan sebagai
unsur pembentuk modal. Besarnya pendapatan bebas ini adalah pendapatan
perseorangan dikurangi dengan pajak langsung ( misal pajak penghasilan ).
Pendapatan ini dirumuskan sebagai berikut:
DI = PI - Pajak Langsung
Rangkuman
Product Domestic Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah produk berupa barang
dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang ada di daerah selama 1 (satu)
tahun
2. Product Domestic Buto (PDB atau GDP) adalah jumlah dari seluruh produksi barang
dan jasa yang dihasilkan oleh suatu Negara selama satu tahun termasuk di dalamnya
barang dan jasa yang dihasilkan oleh orang asing dan perusahaan asing yang
beroperasi di dalam negeri.
3. Produksi Nasional Kotor atau Gross National Product (GNP) adalah jumlah seluruh
barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat selama satu tahun termasuk di dalamnya
jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat Negara tersebut yang bekerja
di luar negeri tetapi tidak diperhitungkan barang dan jasa yang dihasilkan
masyarakat asing yang bekerja di dalam negeri
4. Produksi nasional neto atau Net National Product (NNP) adalah produksi nasional
kotor (GNP) dikurangi penyusutan barang-barang modal.
5. Pendapatan nasional Bersih atau Net National Income (NNI) adalah produksi
nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung.
seseorang sebagai bentuk balas jasa atas keikutsertaannya dalam proses produksi.
7. Pendapatan Bebas (DI) adalah pendapatan dari seseorang yang siap digunakan
baik untuk keperluan konsumsi maupun untuk ditabung.
8. Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata dari penduduk suatu negara yang
diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah
penduduk suatu negara pada tahun tersebut.
9. Rumus pendapatan perkapita yaitu :
a. Dilihat dari komponen produk domestik bruto (PDB)
Rumus :
PDB tahun n
PDB perkapita =
Jumlah penduduk tahun n
b. Dilihat dari komponen produk nasional bruto
Rumus :
PNB tahun n
PNB perkapita =
Jumlah Penduduk
10.Inflasi merupakan suatu peningkatan harga secara umum dalam perekonomian
yang terjadi secara terus menerus.
11.Jenis–jenis Inflasi
a. Inflasi dilihat dari Tingkat Keparahannya
1) Inflasi Ringan ( di bawah 10% per tahun )
2) Inflasi sedang ( antara 10% - 30% per tahun )
3) Inflasi berat ( antara 30% - 100% per tahun)
4) Inflasi sangat berat atau hiperinflasi ( di atas 100% per tahun )
b. Inflasi di lihat dari Penyebabnya
1) Demand Pull Inflation
Inflasi karena adanya peningkatan jumlah permintaan efektif baik dari
masyarakat maupun pemerintah.
2) Cost Push Inflation
Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya produksi.
c. Inflasi dilihat dari Asalnya
1) Inflasi yang berasal dari luar negeri (Imported Inflation)
2) Inflasi yang berasal dari Dalam Negeri (Domestic Inflation)
12.Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah angka indeks yang menghitung dari
kelompok barang yang paling banyak dibeli oleh masyarakat/konsumen.
A. Pengertian Pendapatan Nasional
Setiap negara yang ada di bumi ini memilki kekayaan yang berbeda-beda,
baik dilihat dari sumber daya alamnya maupun dari sumber daya manusianya.
Ada negara dengan sumber daya alam melimpah sementara kemampuan sumber
daya manusianya pas-pasan atau bahkan minim dan sebaliknya ada negara dengan
sumber daya alam yang minim tetapi memiliki banyak sumber daya manusia yang
berkualitas. Yang jelas semua kekayaan yang dimilki oleh negara tersebut diarahkan
untuk kesejahteraan masyarakatnya.
1. Gross Domestic Product (GDP) atau Product Domestik Bruto
(PDB)
Kalau anda perhatikan beberapa perusahaan yang ada di daerah anda
masing-masing, apakah semuanya dimilki oleh pengusaha atau penduduk daerah
anda? Atau mungkin dimiliki oleh pengusaha dari daerah lain atau bahkan dari
luar negeri? Coba anda sebutkan dan anda telusuri keberadaanya satu persatu.
Nah, bila semua nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh
perusahaan-perusahaan tersebut dihitung tiap tahun maka akan diperoleh
besarnya Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang ada di daerah anda.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PDB atau GDP adalah jumlah
dari seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu Negara selama
satu tahun termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh orang
asing dan perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri. (misal untuk Negara
Indonesia Mac Donald, PT Freeport, PT Caltex, Carrefour, PT Nutrisia dan
sebagainya), tetapi tidak termasuk hasil barang dan jasa yang dihasilkan oleh
masyarakat Negara tersebut yang bekerja di luar negeri (misal untuk Indonesia
TKI atau TKW yang bekerja di Luar negeri). Ada sembilan lapangan usaha
yang masuk dalam perhitungan Product Domestic Bruto (PDB), antara lain:
a. pertanian
b. pertambangan dan penggalian
c. industri
d. listrik, gas dan air bersih
e. bangunan atau konstruksi
f. perdagangan, hotel dan restoran
g. pengangkutan dan komunikasi
h. keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
i. jasa-jasa lainnya, misalkan jasa konsultan, pengacara dll
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Keberadaan perusahaan-perusahan baik nasional maupun multi nasional
yang menghasilkan nilai barang/jasa akhir secara tidak langsung juga akan
membawa pengaruh bagi perolehan pendapatan suatu daerah. Struktur
perekonomian suatu daerah baik propinsi atau kabupaten akan mempengaruhi
atau juga dipengaruhi oleh jumlah perusahaan-perusahaan yang beroperasi di
daerah yang bersangkutan.
Semakin tinggi nilai barang/jasa akhir yang dihasilkan perusahaanperusahaan
yang ada di daerah-daerah propinsi atau kabupaten maka akan
semakin tinggi pula perolehan PDRB nya dan nantinya pertumbuhan ekonomi
suatu daerah juga akan mengalami peningkatan. Peningkatan pertumbuhan
ekonomi daerah melalui peningkatan PDRB akan memacu peningkatan
pertumbuhan perekonomian nasional.
Dengan demikian PDRB dapat diartikan sebagai jumlah produk berupa
barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang ada di daerah
selama 1 (satu) tahun. Dalam perhitungan PDRB ini juga termasuk produk
yang dihasilkan oleh perusahaan asing yang beroperasi di daerah tersebut
( misal: MC Donald, Carefour, PT Nutrisia, PT Danone dan sebagainya)
3. Gross National Product (GNP) atau Produk Nasional Bruto
(PNB)
Produksi Nasional Kotor (GNP) adalah jumlah seluruh barang dan jasa
yang dihasilkan masyarakat selama satu tahun termasuk di dalamnya jumlah
barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat Negara tersebut yang bekerja di
luar negeri tetapi tidak diperhitungkan barang dan jasa yang dihasilkan
masyarakat asing yang bekerja di dalam negeri. Jika dirumuskan sebagai berikut:
GNP = GDP - Pendapatan Neto terhadap luar negeri
Ada tingkat perbandingan yang bisa dilakukan antara GDP dan GNP untuk
mengetahui kondisi perekonomian suatu negara, antara lain :
a) Bila GDP lebih besar dari GNP menunjukkan bahwa perekonomian Negara
tersebut belum maju, karena akan terjadi Net Factor Income to Abroud
(Pendapatan Neto ke luar negeri) artinya Investasi Negara tersebut di luar
negeri lebih kecil dari pada investasi asing di dalam negeri.
b) Bila GDP lebih kecil dari pada GNP menunjukkan bahwa perekonomian
Negara tersebut sudah maju, karena Negara tersebut mampu menanamkan
investasinya di luar negeri lebih besar dibandingkan investasi asing di
dalam negeri.
4. Net National Product (NNP) atau Produk Nasional Netto
Produksi nasional neto (NNP) adalah produksi nasional kotor (GNP)
dikurangi penyusutan barang-barang modal. NNP ini sama dengan Pendapatan
Nasional (PN) atau National Income (NI). NNP dan NI ini dihitung berdasarkan
harga pasar yang sering dirumuskan :
NNP = GNP – Penyusutan Barang –barang Modal
5. Net National Income (NNI) atau Pendapatan Nasional Netto
Pendapatan nasional Bersih (NNI) adalah produksi nasional neto dikurangi
dengan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan unsur pembentuk
harga pasar, tetapi tidak termasuk dalam biaya faktor produksi. Pajak ini dapat
dialihkan kepada pihak lain, yang termasuk dalam kategori pajak tidak langsung
adalah pajak penjualan , PPN, Bea Masuk dan cukai.
NNI = NNP - Pajak Tidak Langsung
6. Personal Income (PI)
Pendapatan perseorangan (PI) adalah Pendapatan yang berhak diterima
oleh seseorang sebagai bentuk balas jasa atas keikutsertaannya dalam proses
produksi.
Tidak semua pendapatan ini sampai ke tangan pemilik faktor produksi
(perseorangan) , karena masih dikurangi laba yang tidak dibagikanpajak
perseorangan, asuransi, jaminan sosial dan ditambah dengan pindahan/transfer
(transfer payment) misalnya dana pensiun, iuran sosial, tunjangan bekas
pejuang, bantuan korban bencana, bea siswa, subsidi pemerintah atau bantuan
pada panti asuhan dan sebagainya.
Pendapatan ini dirumuskan sebagai berikut:
PI = NNI + Transfer Payment – (Laba yang tidak dibagikan +
Pajak Perseroan+Asuransi + Jaminan Sosial )
7. Disposible Income (DI)
Pendapatan Bebas (DI) adalah pendapatan dari seseorang yang siap
digunakan baik untuk keperluan konsumsi maupun untuk ditabung Pendapatan
bebas (DI) secara langsung akan mempengaruhi permintaan karena sebagian
digunakan untuk konsumsi dan sebagian lagi digunakan untuk tabungan sebagai
unsur pembentuk modal. Besarnya pendapatan bebas ini adalah pendapatan
perseorangan dikurangi dengan pajak langsung ( misal pajak penghasilan ).
Pendapatan ini dirumuskan sebagai berikut:
DI = PI - Pajak Langsung
Rangkuman
Product Domestic Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah produk berupa barang
dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang ada di daerah selama 1 (satu)
tahun
2. Product Domestic Buto (PDB atau GDP) adalah jumlah dari seluruh produksi barang
dan jasa yang dihasilkan oleh suatu Negara selama satu tahun termasuk di dalamnya
barang dan jasa yang dihasilkan oleh orang asing dan perusahaan asing yang
beroperasi di dalam negeri.
3. Produksi Nasional Kotor atau Gross National Product (GNP) adalah jumlah seluruh
barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat selama satu tahun termasuk di dalamnya
jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat Negara tersebut yang bekerja
di luar negeri tetapi tidak diperhitungkan barang dan jasa yang dihasilkan
masyarakat asing yang bekerja di dalam negeri
4. Produksi nasional neto atau Net National Product (NNP) adalah produksi nasional
kotor (GNP) dikurangi penyusutan barang-barang modal.
5. Pendapatan nasional Bersih atau Net National Income (NNI) adalah produksi
nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung.
seseorang sebagai bentuk balas jasa atas keikutsertaannya dalam proses produksi.
7. Pendapatan Bebas (DI) adalah pendapatan dari seseorang yang siap digunakan
baik untuk keperluan konsumsi maupun untuk ditabung.
8. Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata dari penduduk suatu negara yang
diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah
penduduk suatu negara pada tahun tersebut.
9. Rumus pendapatan perkapita yaitu :
a. Dilihat dari komponen produk domestik bruto (PDB)
Rumus :
PDB tahun n
PDB perkapita =
Jumlah penduduk tahun n
b. Dilihat dari komponen produk nasional bruto
Rumus :
PNB tahun n
PNB perkapita =
Jumlah Penduduk
10.Inflasi merupakan suatu peningkatan harga secara umum dalam perekonomian
yang terjadi secara terus menerus.
11.Jenis–jenis Inflasi
a. Inflasi dilihat dari Tingkat Keparahannya
1) Inflasi Ringan ( di bawah 10% per tahun )
2) Inflasi sedang ( antara 10% - 30% per tahun )
3) Inflasi berat ( antara 30% - 100% per tahun)
4) Inflasi sangat berat atau hiperinflasi ( di atas 100% per tahun )
b. Inflasi di lihat dari Penyebabnya
1) Demand Pull Inflation
Inflasi karena adanya peningkatan jumlah permintaan efektif baik dari
masyarakat maupun pemerintah.
2) Cost Push Inflation
Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya produksi.
c. Inflasi dilihat dari Asalnya
1) Inflasi yang berasal dari luar negeri (Imported Inflation)
2) Inflasi yang berasal dari Dalam Negeri (Domestic Inflation)
12.Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah angka indeks yang menghitung dari
kelompok barang yang paling banyak dibeli oleh masyarakat/konsumen.
0 comment
What do you think about this post?